Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana |FOTO : istimewa|
Singaraja, koranbuleleng.com | Ketegangan antara Pemkab Buleleng dengan fraksi Golkar DPRD Buleleng akibat kontra pendapat tentang pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) segera berakhir. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana telah meyakinkan anggota dewan bahwa pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Semua sudah diperhitungkan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, parameter Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Karena kalau kita berbicara masalah keberhasilan suatu daerah, tidak bisa dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, namun juga PDRB dan IPM,” ujar Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana saat memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Buleleng mengenai Ranperda APBD tahun 2021 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng, Kamis 19 Nopember 2020.
Agus Suradnyana mencontohkan investasi hotel akan memberikan pengaruh terhadap PAD sesuai dengan aturan perpajakan yang ada. Selain itu, PDRB masyarakat Buleleng juga meningkat. Ada pula investasi yang hanya meningkatkan PDRB tapi tidak memberikan kontribusi terhadap PAD.
Seperti, pembangunan rumah sakit dan stadion. Dari segi PAD dua pembangunan tidak sangat berpengaruh namun PDRB akan meningkat. Itu yang dibangun agar berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Seperti pembangunan stadion. Memang tidak berimplikasi kepada PAD namun meningkatkan PDRB karena masyarakat akan merasakan efeknya seperti dagang-dagang akan bergeliat karena penonton yang berbelanja meningkat. Itu yang kita maksud peningkatan PDRB. Begitu pula pembangunan atau renovasi rumah sakit yang berujung pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam perencanaan pembangunan di Buleleng, ekosistem ekonomi sangat diperhatikan. Ekosistem yang baik akan memberikan multiplier effect terhadap perkenomomian di Kabupaten Buleleng.
Ekosistem yang dimaksud adalah perhitungan berapa jumlah investasi yang masuk dan uang yang masuk atau beredar untuk masyarakat. “Itu yang akan kita lakukan dengan pinjaman PEN ini. Karena pinjaman PEN ini untuk belanja modal. Pembangunan di bidang infrastruktur. Bukan untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial sudah memilik porsinya sendiri,” ucap Agus Suradnyana.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa menyebutkan Pemkab Buleleng masih menunggu kesempatan untuk melakukan pemaparan mengenai usulan pinjaman PEN ini di depan pemerintah pusat. Dokumen telah dikirim kepada pemerintah pusat termasuk surat Bupati Buleleng tentang pelampauan batas defisit dan surat lainnya. Ini semua membutuhkan jawaban dari pemerintah pusat. “Kita berharap bisa bulan ini. Sehingga begitu ketok palu, kita sudah tahu berapa dana PEN yang kita masukkan ke APBD,” pungkasnya. |R/NP|
