Parlemen Jalanan Oi Singaraya: Perda Sampah Belum Optimal, Musisi Merasa Dikesampingkan Pemerintah

Singaraja | Parlemen Jalanan, itulah salah satu agenda yang dibuat oleh BPK Oi Singaraya dalam merayakan hari jadinya yang pertama di Pantai Penimbangan, Singaraja, Sabtu (9/4) bertajuk Negriku Ngeriku. Parlemen jalanan ini adalah cara mereka untuk menampung aspirasi dari berbagai komponen masyarakat untuk kepentingan Buleleng.

Mulai soal Lingkungan, Seni dan Budaya, Politik Pemerintahan dan yang lainnya. Semua aspirasi yang tersampaikan dalam Parlemen Jalanan ini akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Mereka Berharap, aspirasi ini bisa dijadikan pedoman oleh Pemkab Buleleng dan instansi terkait dalam menjalankan program pemerintahan dengan baik.

- Advertisement -

“Parlemen Jalanan sengaja kami buat untuk menampung aspirasi masyarakat di Buleleng saat ini, ada beberapa point permasalahan kita kelompokan terkait dengan issue lingkungan, sosial budaya, politik dan pemerintahan termasuk juga seni, permasalahan yang mereka sampaikan kita akan sampaikan kepada pemerintah sehingga mendapat perhatian serius untuk ditindaklanjuti,” papar Ketua BPKel Oi Singaraya, Ardipa.

Permasalahan Lingkungan, sejumlah komponen menilai Perda Nomer 1 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Pemkab Buleleng justru belum bertaring. Buktinya, masyarakat masih banyak yang belum sadar untuk menjaga lingkungan dan membuang sampah tidak pada tempatnya.

“Kenyataannya sampai sekarang kayaknya belum bisa tercapai dari pencanangan Program Buleleng Bebas Sampah Plastik 2015, menurut pandangan saya ini lebih banyak pada prilaku masyarakat kita yang kurang tertib, banyak sampah-samah plastic ada di sungai-sungai kecil, di sungai besar, telabh, trotoar banyak berseliweran, katakanlah sudah kewalahan kita menghadapi,” ungkap Kadek Kariana, pemerhati lingkungan di Buleleng.

Begitupun soal pemasangan alat peraga dalambentuk reklame kecil, spanduk maupun brosur banyak yang dipasang di pohon-pohon perindang tanpa mengindahkan aturan dan kepedulian terhadap keasrian lingkungan. Pemasangan spanduk maupun pamplet banyak yang mengunakan paku pada pohon termasuk aksi vandalisme yang terlihat ditembok-tembok di Kota Singaraja, “Saya mengusulkan agar dari Pemerintah daerah memberikan intruksi ataupun apa bentuknya, masyarakat umum bisa mencabut paku-paku yang ada dipohon, dalam artian tidak perlu memanggil Satpol PP,” ujar Kariana.

- Advertisement -

Hal senada diungkapkan, Inisiator Yayasan Manik Bumi, Juli Wirahmini yang berharap adanya program konservasi dan menjaga kawasan suci untuk tidak diekploitasi.

“Kami sangat mengharapkan pemerintah mulai melakukan program konservasi. Mislanya saja soal wisata Dolphin, harus ad aturan yang memproteksi supaya Dolphin ini tidak dikejar-kejar dengan begitu banyaknya perahu. Begitupun soal isu jalan tol yang membelah bukit, juga harus diperhatikan kajian-kajiannya biar tidak ada kontra produktif. Termasuk juga menjaga pulau menjangan, tidak saja dari sampah juga ancaman eksploitasi,” ujarnya.

Ketua Waria dan Gay Singaraja, Wargas, Siska mengakui adanya kebisaan orang membuang sampah dengan sembarangan, “Dari perda yang dikeluarkan Pemerintah itu hanya sebuah pintu masuk dan sanksi belum diterapkan secara maksimal, masalah sampah juga mempengaruhi masalah kesehatan,” ungkapnya.

Sejumlah actor dari grup Bondres Rarekual juga menyoroti sanksi yang diberikan kepada pelanggar perda termasuk pembuang sampah, namun perlu juga adanya sanksi ringan yang harus dimasukan kedalam perda.

“Sanksi maksimalnya adalah Rp.50 juta rupiah, nah kenapa tidak memberikan keterangan dan sanksi terkecil, seperti menyapu jalanan sepanjang satu kilometer atau dikenakan Rp.50 ribu rupiah yang seperti itu dulu diberikan, sehingga bisa memberikan efek jera kepada si pelanggar atau yang membuang sampah, sehingga masyarakat tidak peduli dengan hal ini, karena mendengar di iklan-iklan katanya Rp.50 juta rupiah, buih bes maal gati, sajaan akan terlaksana, nah seperti itu tanggapan masyarakat,” tegas pemeran utama Rarekual, Ngurah Indra Wijaya.

Dibidang Seni dan Budaya, Manajemen Poleng Band, Kardian Narayana mengakui masyarakat Buleleng haus akan berbagai hiburan sehingga perlu dilakukan berbagai pementasan seni, namun tempat untuk melakukan atraksi masih belum optimal dimanfaatkan.

“Paling tidak seminggu sekali di Buleleng harus ada pemetasan, masyarakat haus hiburan dan saya lihat ada Sasana Budaya, Gedung Kesenian maupun di Pelabuhan Buleleng belum bisa dioptimalkan, selain itu kami berharap sewa gedung diturunkan sehingga dengan mudah kami bisa melakukan aktivitas,” ujarnya.

Musisi Buleleng Gde Kurniawan mengakui masih kurangnya perhatian terhadap anak-anak muda yang berkecimpung di seni music. Menurutnya, Selama ini para musisi  merasa Pemkab Buleleng lebih mengutamakan seni tradisional dibadningkan seni modern.

“Kami kaum musisi yang bergerak di modern misalnya anak-anak band, ya komunikasi susah, anak band misalnya punya ide, selalu ditanya proposal, ada nggak sih jalur yang bisa mengkomunikasikan kita ke pemerintahan, jadi kita langsung saja ngomong tentang ide-ide yang ada,” ungkap Kurniawan.

Bidang Politik dan Pemerintahan lebih banyak menyoroti masalah perhelatan Pesta Demokrasi Pilkada Buleleng 2017. BPK Oi Buleleng mengundang secara khusus Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng, Kadek Cita Ardana Yudi dan Mantan Ketua Panwas Buleleng, Ni Ketut Ariani.

“Disitu kita memiliki hak pilih, dalam menyalurkan hak pilih, jangan kita termotivasi untuk memilih karena kedekatan pada saat ada satu kepentingan pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih, khususnya pada Pilkada 2017 nanti yang dilaksanakan pada 15 Pebruari 2017, satu kepentingan setelah itu tidak akan ada kedekatan lagi, selain itu kita juga jangan memilih pada saat dikasi uang, bagaimana kita melihat figur-figur yang ada,” ungkap Ariani pemilik Talenta Gymnastic.

Kadek Cita Ardana Yudi justru lebih menyoroti permasalahan politik sebagai sebuah proses untuk memilih pemimpin yang mampu memberikan hal-hal terbaik bagi masyarakatnya. “Karena kalau kita tidak secara baik melakukan proses politik tentu hasilnya tidak akan pernah baik, oleh karena itu apa yang kita pahami tentang politik jelek itu harus kita hilangkan, kita harus merujuk ke proses politik itu, secara personal, baik itu dalam konteks kita berpartisipasi secara langsung ataupun mengunakan hak pilih kita untuk memilih yang baik,” paparnya.

Banyak hal diungkapkan terkait pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017 yang berharap agar pelaksanaan Pilkada Buleleng berjalan aman dan damai serta partisipasi para pemilih semunya untuk memilih pemimpin Buleleng yang terbaik.

Selain menggelar Parlemen Jalanan, Oi Buleleng juga melakukan beach clean up melakukan pembersihan di pinggir pantai maupun didalam laut dengan mengumpulkan sampah-sampah plastik, selain itu juga digelar pementasan musik oleh para musisi Buleleng serta penggalangan dana untuk Save Penyu Penimbangan. |NP|

Komentar

Related Articles

spot_img

Latest Posts