Singaraja, koranbuleleng.com | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masih terus berlanjut di Buleleng pada tahun 2022. BLT-DD akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp300 ribu per bulan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, Nyoman Agus Jaya Sumpena mengatakan, BLT DD diberikan sebagai bentuk jaring pengaman sosial bagi warga desa yang masih terdampak pandemi COVID-19.
Saat ini, masing-masing desa di Buleleng sudah mulai melakukan penetapan melalui musyawarah desa (Musdes) untuk menentukan kelayakan penerima BLT DD. Bantuan akan diberikan selama setahun dari bulan Januari hingga Desember 2022.
“Sebelumnya penyaluran BLT dana desa tidak bermasalah, karena penetapan KPM sudah melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan perbekel,” kata Sumpena, Rabu 19 Januari 2022
Sementara itu, Perbekel Desa Les Gede Adi Wistara mengatakan telah melakukan penetapan melalui musyawarah desa di masing-masing Dusun sejak Kamis 13 januari 2022. Di desa Les sendiri jumlah penerima yang ditetapkan sebanyak 114 KPM.
Jumlah yang didapat dengan menetapkan standar yang sesuai dengan peraturan Menteri keuangan dan perpres. Sehingga angkanya lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang jumlahnya ada 136 KPM.
“Ada 114 KPM yang ditetapkan menerima BLT DD, jadi lebih sedikit dari tahun sebelumnya.” kata Gede Adi.
Sementara Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga meminta setiap desa/kelurahan serius menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes).
Dengan begitu, data fakir miskin dan masyarakat kurang mampu bisa divalidasi dan diperbaharui, sehingga bantuan yang tersalurkan bisa tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra mengatakan, ada sejumlah nama yang tercantum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak memenuhi kriteria. Dari nama tersebut seharusnya sudah lepas dari garis kemiskinan. Namun nama mereka masih tercantum dalam DTKS.
Bahkan, setelah dilakukan penelusuran pihaknya menemukan ada yang ikut PKH (Program Keluarga Harapan, sampai lebih dari 6 tahun. Padahal kalau lihat programnya, mereka sudah siap graduasi dari program.
“Ada pihak desa masih mempertahankan nama-nama tersebut dalam DTKS. Padahal secara ekonomi mereka sudah terbilang mencukupi. Kami minta tahun ini agar benar-benar dilaksanakan musdes” kata Kariaman, Selasa 18 Januari 2022
Kariaman pun menyebut ada 20 desa di Buleleng yang tidak pernah melakukan Musdes sejak tahun 2019 lalu. Dengan musdes yang benar, akan menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam penyaluran bantuan.
Kementerian Sosial saat ini membuka peluang yang lebih leluasa dalam hal pembaruan DTKS. Pemerintah desa maupun kelurahan dapat mengusulkan pembaharuan data setiap bulan. Berbeda dengan tahun lalu yang dibatasi sebanyak 4 kali dalam setahun.
Bahkan, sekarang warga dapat mengusulkan dirinya sendiri masuk dalam DTKS dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kalau usulan sendiri. Kami akan verifikasi dan validasi lagi. Selain itu kami punya pendamping yang independen. Jadi sekarang tidak bisa main-main lagi dalam hal pengusulan data,” pungkasnya. |ET|
