Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyiapkan anggaran sebesar Rp56 miliar untuk mendukung pembangunan desa pada tahun 2027. Anggaran tersebut akan didistribusikan melalui sembilan kecamatan, sebelum disalurkan ke masing-masing desa sesuai prioritas kebutuhan yang telah dirumuskan secara partisipatif.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Buleleng dalam memperkuat pembangunan desa berbasis kebutuhan riil masyarakat, sekaligus memastikan pemerataan program pembangunan dari wilayah barat hingga timur Buleleng.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng, Komang Audi Berawijaya, menjelaskan bahwa pagu indikatif kecamatan disusun berdasarkan aspirasi desa dan kelurahan. Skema tersebut disebut sebagai inovasi perencanaan agar pembangunan lebih tepat sasaran dan terukur.
Distribusi anggaran desa tahun 2027 itu mempertimbangkan empat indikator utama, yakni luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, serta jumlah peserta didik mulai dari PAUD hingga SMP.
“Kita hitung-hitungan dengan dapat yang tadi angka tadi Rp56 miliar dari Gerogak sampai Timur ke Barat, sampai ke Utara, itu mungkin kemungkinan jumlah yang terbesar ada di Kubtambahan dan Rejakula. Karena mungkin disana lebih luas dengan variable yang sampaikan tadi,” ujarnya ditemui usai pembukaan Musrembang RKPD Kabupaten Buleleng 2027, Kamis 26 Maret 2026.
Menurutnya, kebijakan pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Program tersebut dimulai dari pembenahan fasilitas pendidikan dan penguatan layanan kesehatan dasar di desa.
“walaupun sudah ada dana revit dari pusat, tapi kita tetap support dengan pemberian kepada desa. Yang kedua, apabila sudah ada pendidikan sudah lengkap, kesehatan. Kesehatan, misalkan tadi itu ada pustu yang seperti itu, kita bantu,” ucapnya.
Setelah sektor pendidikan dan kesehatan terpenuhi, Pemkab Buleleng akan melanjutkan intervensi pada sektor pertanian, khususnya pada pembenahan jaringan irigasi yang menjadi penopang ekonomi masyarakat desa.
“Nah ini, irigasi ini ada kewanangan dari provinsi, ada pusat, kewenangan daerah, nah itu kita lihat. Kita kerjasama dengan PU,” kata dia.
Sementara itu, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang menjadi ruang bersama untuk memastikan pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum Musrenbang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2027 tersebut, tercatat sebanyak 261 usulan program pembangunan yang mayoritas berkaitan dengan infrastruktur dasar.
Pemerintah daerah juga menetapkan enam prioritas utama pembangunan tahun 2027, meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, penguatan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, serta pengembangan sektor perdagangan dan jasa.
Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga mencakup peningkatan daya saing tenaga kerja, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pengendalian inflasi daerah, penguatan UMKM, pelestarian seni budaya, hingga reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
“Kebijakan prioritas ini menjadi langkah nyata dan strategis dalam mewujudkan pembangunan Buleleng yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” kata dia. (*/ads-pr)
