Sekda Buleleng, Gede Suyasa |FOTO : Yoga Sariada|
Singaraja, koranbuleleng.com | Sejumlah program pembangunan di Buleleng yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tertunda. Alasannya, Pemprov Bali menunda transfer hibah BKK menunggu kepastian anggaran.
Sekda Buleleng, Gede Suyasa mengatakan, sesuai dengan surat edaran dari Sekda Provinsi Bali tanggal 5 Februari 2021, diharapkan setiap Kabupaten melakukan penundaan program kegiatan sampai ada kepastian mengenai anggaran dari Provinsi.
Dalam struktur APBD Kabupaten Buleleng, jumlah BKK Pemprov Bali sebanyak Rp 105,9 miliar. Beberapa pembangunan yang bersumber dari anggaran BKK diantaranya pembangunan RTH Bung Karno tahap IV yang nilainya Rp 19 miliar, pengembangan SPAM Air Sanih-Tejakula yang nilainya mencapai Rp 15 miliar, pengadaan sarana alat kesehatan di RSUD Buleleng senilai Rp 15 miliar, dan pembangunan tower bersama untuk pemancar siaran televisi senilai Rp 10 miliar.
“Karena ada surat tersebut, maka kita lakukan penundaan,” ujar Suyasa, Rabu 3 maret 2021.
Pembangunan tower bersama untuk pemancar siaran televisi sebenarnya sudah dirancang sekitar tahun 2019, sebelum Pandemi COVID-19. Bahkan sudah ada kajian mengenai lokasi yang paling potensial untuk pembangunan menara bersama, yakni di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada.
Sosialisasi soal kajian lokasi itu juga sidah dilkaukan oleh Dinas Kominfo Provinsi Bali kepada sejumlah pemangku kepentingan, desember 2019 silam. Dalam sosialisasi itu juga diungkap rencana pembangunan menara bersama ini akan dilakukan pada tahun 2020. Untuk Pembangunan fisik dan pembebasan lahan, dianggarkan senilai Rp10,2 miliar pada tahun 2020 dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Pemprov Bali untuk Kabupaten Buleleng.
Baca juga :
Namun, program ini ditunda, karena di tahun 2020 justru ada refokusing anggaran dari Pemprov Bali untuk penanganan COVID-19. Hingga penundaan pembangunan tower bersama ini juga dipastikan terjadi tahun ini sesuai dengan edaran dari Pemrov Bali tersebut.
Sementara untuk pembangunan RTH Bung Karno sebenarnya sudah masuk dalam tahap tender. Suyasa menyebut proses tender baru sebatas tahap pengumuman sehingga masih bisa dilakukan penundaan.
Pihaknya juga telah menyurati seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menunda program kegiatan yang telah direncanakan. Terutama yang pendanaannya belum memiliki kepastian realisasi.
“Jadi untuk sementara yang bisa jalan itu dari DAK (Dana Alokasi Khusus) saja dulu. Karena DAK itu sudah ada kepastian lewat Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan DAU masih harus refokusing dulu,” jelasnya.|ET|
