MKKS Minta Pemerintah Ijinkan Pembelajaran Tatap Muka

Simulasi pembelajaran tatap muka dengan mengedepankan protokol kesehatan |FOTO : Edy Nurdiantoro|

Singaraja, koranbuleleng.com | Musawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) mendorong agar pemerintah segera memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Alasannya, karena bagi setiap siswa kejuruan sebanyak 70 persen pembelajaran diisi dengan praktek, hal ini menyulitkan para guru serta siswa untuk melakukan pembelajaran secara daring.

- Advertisement -

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Buleleng I Made Darwis Wibawa menyampaikan, pembelajaran tatap muka sangat penting dilakukan karena pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) akan dilaksanakan bulan April mendatang.

Menurut Darwis dalam pelaksanaan UKK mesti dilakukan secara langsung,  karena kalau secara daring sebagian siswa bisa jadi tidak lulus karena kurangnya pemahaman. Belum lagi terkendala jaringan serta alat praktek.

“Tanpa PTM bagaimana mereka bisa belajar. Ini berpengaruh pada nilainya juga,” kata Darwis, Minggu 7 maret 2021

Selain itu, pra UKK juga sangat penting bagi siswa sekolah menengah kejuruan. Sebab dalam pra UKK ini sekolah biasanya akan memberikan pembekalan bagi siswa yang akan mengikuti ujian. Darwis pun khawatir jika pembelian dilakukan secara daring para siswa kesulitan ketika mengikuti ujian.

- Advertisement -

Darwis menambahkan, secara umum Siswa SMK dituntut adalah keterampilan sesuai jurusannya. Meskipun jurusan Tari atau multimedia bisa mengirim ujiannya melalui video. Tetapi hal tersebut akan memberatkan siswa jurusan keramik seperti di SMK 1 Sukasada, sementara  untuk alatnya mahal dan hanya ada di sekolah.

“Karena yang menguji itu bukan guru di sekolah tapi para asesor. Ini yang berat, kalau mereka bilang tidak lulus ya tidak lulus, Sementara kami ingin semua siswa SMK lulus dalam ujian ini,” lanjut Darwis yang juga Kepala SMK N 1 Sukasada.

Darwis mengaku telah  bersurat kepada Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Pihaknya pun berharap segera pemerintah menurunkan ijin melakukan PTM, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Sementara itu, Ketua Komite SMK N 3 Singaraja, Kadek Kariana mengatakan, pembelajaran secara daring untuk siswa SMK masih kurang efektif. Namun hal itu terpaksa dilakukan karena situasi yang tidak memungkinkan. Jika memaksa untuk melakukan PTM, ditakutkan akan memunculkan klaster baru.

Namun disisi lain bagaimana siswa kejuruan belajar daring terus, sedangkan  siswa perlu arahan dari guru masing-masing Jurusan.

“Kalau belajar teorinya mungkin bisa, tapi prakteknya saya rasa bersalah dilakukan PTM, meski dengan prokes yang ketat. Kasihan siswanya,”  singkatnya. |ET|

Komentar

Related Articles

spot_img

Latest Posts