Singaraja, koranbuleleng.com| Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilu 2024, Minggu, 3 Maret 2024. Pelaksanaan rekapitulasi itu, ditargetkan selesai dalam tiga hari. KPU Bali menyebut tingkat partisipasi Pemilih di Buleleng meningkat hingga 83 persen.
Rapat pleno terbuka yang dilaksanakan di salah satu hotel di wilayah Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, tersebut dihadiri oleh saksi partai politik serta seluruh jajaran penyelenggara Pemilu. Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dan Komisioner Bawaslu Bali Ketut Ariani, juga hadir dalam rapat pleno tersebut.
Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, rekapitulasi di 57 kecamatan di Bali telah selesai dilaksanakan. Dimana saat ini, rekapitulasi suara dilanjutkan ke tingkat Kabupaten. Bahkan, dari 9 Kabupaten/Kota di Bali sebanyak tiga diantarannya telah selesai dilaksanakan. Sedangkan, sisanya 6 kabupaten rekpitulasi ditargetkan rampung pada Selasa, 5 Maret 2024 mendatang.
“Rekap di kabupaten, baru 3 yang selesai, sisanya samapai tanggal 5 Maret 2024 suah selesai. Nanti utuk tanggal 7 Maret kita laksanakan prarekap di Provinsi, rekap tanggl 8 Maret. Tanggal 9 Maret kita bawa ke Jakarta,” ujarnya.
Lidartawan memastikan, pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Buleleng lebih baik dibanding Pamilu 2019 lalu. Namun, evaluasi akan terus dilakukan. “Saya pastikan Pemilu yang sekarang ini jauh lebih baik dari yang kemarin di Buleleng. Semua harus dievaluasi, mulai kampanye, pencalonan,” kata dia.
Lidartawan menambahkan, belum bisa memastikan partisipasi pemilih untuk Pemilu 2024. Hal itu, disebut baru bisa dipastikan setelah rekapitulasi selesai dilaksanakan. “Belum bisa pastikan, karena belum semua di rekap. Saya pastikan diatas 83 persen. Ada beberapa sampai 90 persen, ada dibawah 80 persen. Itu nanti kita cek, ini belum pasti. Kita berikan setelah rekap selesai,” ucapnya.
Sementara, Komisioner Bawaslu Bali Ketut Ariani mengatakan, selama pelaksanaan pemilu 2024 ini, pihaknya menerima sejumlah laporan dugaan adanya pelanggara. Namun, ada beberapa dari laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil. Sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
“Pemilu 2024 ada beberapa laporan yang masuk ke kami, namun kita sudah lakukan kajian lebih awal. Beberapa laporan yang masuk memang ada yang tidak memenuhi syarat materi. sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti,” katanya.
Selain itu, pada Pemilu 2024 ini disebut masih sedikit masyarakat yang berni melapor ke Bawaslu. Pihaknya pun, nantinya akan menggencarkan sosialisai ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih berani melaporkan jika menemukan adanya dugaan pelanggara. “Pelaksanaan pemilu yang selanjutnya harus di evaluasi, kenapa pemilu sekarang ini sedikit yg berani melapor ke Bawaslu, apa kami kurang sosialisasi, atau memang tidak ada pelanggaran. mudah-mudahan tidak ada pelanggara,” harap Ariani. (*)
Editor : I Putu Nova Anita Putra
